UN + keterserapan/kemandirian

dear all,

gimana kalau kita pikirkan utk SMK sealain UN , juga keterserapan kerja sebagai tololk ukur..walaupun susah…

atau membuka lapangan kerja baru…….

alasannya sederhana saja…:

1. utk smk kita sekolahkan anak kita sebagian besar utk bekerja, kalau sdh sekolah terus tidak dapat lapangan kerja…gmn solusi nya…

atau..
2. bisa memulai membuka lapangan kerja sesuaidengan bidangnya…

sehingga prakerin sudah di galakkan sejak semester 1 …tinggal pinter2 an cari industri pasangan , atau memuat atau mensinergikan industridi sekitar sekolah..

atau…?

..sebenarnya hal ini sulit di lakukan…dan tidak semua sekolah bisa melakukan tracer studi, dan juga ikk sekolah adalah jumlah lulusan, bukan jumlah yg bekerja dan meneruskan….

kalau ada index bekerja dan index ke belanjutan serta index nganggur buat lulusannya, akan kelihata profil kwalitas setiap sekolah..

misalnya…:

smk a : index bekerja 50 %, index melanjutkan 30 % dan index menganggur 20 % utk angkatan 2007 misalnya..

begituteus di ukur setiap tahun…, pasti banyak kepala sekolah yg stress..:), karena nggak bisa mengisi…., karena datanya nggak lengkap.. dlsb nya..:)

tapi hal ini bisa di mulai dan beranikan kita membuka ke kuatan sekolah kita..?…:)
perlu waktu……dan kerja keras , menyesuaikan kurikulum, kerjasama industri, sinergi ,serta revitalisasi kompetensi serta kurikulum yg terus menerus…

suatu saat yg lalu, saya berkunjung pada sekolah yg di kembangkan bersama jerman di suatu kota…lulusan nya pandai mengetik dll, bahasa nya bagus un nya 100 %….waktu aku tanya.. berapa yg bekerja…? kep sek ny langsung diam..ndak bisa njawab..karena ndak punya data…dan belum di kumpulkan…

bayangkan sekolh yg bagus prosesnya…menurut kita..lulusannya ndak keserap…tantangan kita bersama..

anda bayangkan..kalau semua guru di suatu sekolah sdh tersetifikat semua, dan tunjangan sdh keluar semua, tapi lulusannya hanya sedikit yg bekerja…apa yg salahh di sekolah tersebut…?

kalau UN di hapus kan misalnya…bgmn kita mengukur suatu sekolahkwalitasnya bagus…? dgn transparan dan oleh semua komponen sekolah..sbg sumber nya..? suatu tantangan..

beranikan kita civitas akademia sekolah meng umumkan….klo anda sekolah di sini, garansi lapangan kerja 90 % atau jadi juragan 30 % etc…:), mungkin sedikit sekali yg berani memproklamasikan hal tersebut…

just pemikiran awal utk meningkatkan kwalitas sekolah melalui UN..
klo ada saran tolong tulis di blog ku ya, terimakasih..:)

salam dr bangkok

ghp
gatothp2000.wordpress.com

— In dikmenjur@yahoogroups.com, dindin ginanjar wrote:
>
> Semakin membingungkan. Sedari dulu memang perlu diperkuat bahwa UN diperlukan sebagai alat ukur dan implementasi Standar nasional Pendidikan. Namun UN hendaknya tidak dijadikan sebagai penentu utama kelulusan. Standar Kelulusan hendaknya ditentukan oleh sekolah. Saya pernah posting di Milist ini bahwa hasil UN tetap dijajdikan salah satu yang diperhitungkan dalam penentuan kelulusan, namun tentunya harus ada pola tertentu, seperti beberapa tahun ke belakang dengan menggunakan NPR. NPR minimal yang menentukan kelulusan dimusyawarahkan dalam rapat kelulusan.Â
> Harus ada sikap tegas kita karena waktu terus berlangsung. Guru yang baru berulang tahun sepertinya harus menentukan sikap. PGRI dimana….?

> salam dari LombokPada Rab, 25/11/09, Hadi Sumantoro menulis:
>
> Dari: Hadi Sumantoro
> Judul: Re: [Dirgahayu Milis Dikmenjur] UN dihapuskan ?
> Kepada: dikmenjur@yahoogroups.com

> Tanggal: Rabu, 25 November, 2009, 5:49 Pm

> Menurut saya UN tetap dilaksanakan untuk dijadikan
> alat ukur keberhasilan pendidikan tetapi hasil UN jangan dijadikan penentu kelulusan siswa.
> —– Original Message —–
> From:
> kasimsainong@ yahoo.com
> To: dikmenjur@yahoogrou ps.com
> Sent: Wednesday, November 25, 2009 2:26
> PM
> Subject: Re: [Dirgahayu Milis Dikmenjur]
> UN dihapuskan ?
> Lantas
> apa alt ukur yang bisa digunakan dalam menentukan statistik peningkatan
> kwalitas pendidikan seharusnya di pertimbangkan dari banyak aspek bukan cuma
> satu sisi saja sekali ditiadakan maka seterusnya tentu ditiadakan bukan
> sebagai uji coba bung khalid

> From: Khalid,Date: Wed, 25 Nov 2009 19:04:16 +0700
> To: Dikmenjur
> Subject: [Dirgahayu Milis Dikmenjur] UN dihapuskan ?
> Hari ini, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, sebuah informasi cukup
> penting mulai bergema dimana-mana, yaitu Dikabulkannya gugatan
> terhadap Ujian Nasional oleh Mahkamah Agung terhadap
> Negara.
> Akibatnya, Ujian Nasional diminta untuk dihapuskan.
> Adapendapat dari rekan-rekan terhadap hal ini ?
> Khalid
> Mustafa
> http://khalidmustaf a.info

Iklan

4 Tanggapan

  1. Dear Pak Gatot,

    khusus utk SMK berada dipersimpangan. harus punya skill bagus juga nilai adaptif nya juga harus lulus. dalam kenyataan dilapangan teman2 disekolah bidang kurikulum lebih mikirin hasil nilai2 adaptif, sedangkan teman2 di jurusan mengutamakan nilai2 produktif harus bagus.

    siswa dibuat bingung, siswa kami (SMKN 1 CIka pek) sebelum lulus sudah magang dan diterima di Jepang. tapi menjelang pengumuman hasil UN menjadi cemas, khawatir tdk Lulus. apa jadinya kalo UN tdk Lulus sdgkan pihak industri di Jepang sudah mengakui kompetensinya ?

    saran saya UN adaptif jangan dijadikan ketidaklulusan siswa. lakukan test berulang sampai lulus, itulah sebenarnya semangat KTSP. jadikan jadikan Ujian 1 hari merontakan semangat 3 tahun yg sudah ditempuh siswa.

    salam
    SUDARMA (Kangdarma)
    smkn1cikampek

  2. Dear Pak gatot hp
    Ide SMK 4 tahun, kelihatannya ok banget. Jadi anak-anak yang sudah lulus UN SMK pada tahun ke-3, selanjutnya masih diakomoidir kepentingannya pada tahun ke-4, dengan cara magang kerja. Kalau alumni sendiri yang cari kerja susah, tapi kalau guru / smk yang menjadi mediator sepertinya lebih mudah. Kalau kualitas/kompetensi anak belum bisa diterima di du/di, maka smk punya kewajiban melatih siswa tsb. Cara ini sudah kami uji coba di smk negeri 1 kalitengah kab. Lamongan, ternyata du/di sangat senang bahkan setelah alumni ini mahir, selanjutnya bisa diangkat sebagai tenaga kerja penuh. Namun kendalanya ada pada biaya untuk mengurus anak2 yang sudah lulus tsb.

  3. Sekedar pemikiran yang masih mentah Buat Pak Gatot…

    Bukan tidak mungkin ya Pak kalau lulusan SMK terserap 100% di dunia kerja, tapi sangat sulit. Kalaupun tercapai mungkin pada batas optimal yang levelnya ditentukan oleh seberapa jauh negri ini menjadi makmur.

    Mencontoh sebuah wacana tentang syarat masuk dan syarat lulus dalam hal nilai TOEFL pada sebuah jenjang pendidikan sarjana. Ada PT menerapkan nilai TOEFL untuk syarat masuk PT, ada juga menerapkan nilai TOEFL tertentu sebagai syarat Lulus (wisuda).

    Pada umumnya usia peserta didik siswa SMK kelas 3 masuk kategori dewasa, dan saat itulah harusnya mereka sudah bisa lepas secara ekonomi dari ketergantungan kepada orang tuanya.

    Bagaimana seandainya tingkat kemandirian siswa dalam ekonomi dijadikan syarat lulus dari sebuah SMK?

    Tentu banyak implikasi yang timbul dari ide tersebut.

    Tingkat kemandirian secara ekonomi bisa saja sekedar bekerja part time, usaha kecil, atau menjual jasa yang dilakukan setidaknya dalam kurun waktu tertentu. Contoh-contoh sederhana hal itu misalnya : Jaga toko, jasa pengetikan, montir freelance ataupun dibengkel, Jual makanan/minuman/barang cetakan, penceramah, penulis, bahkan supir taxi/angkot.

    Jadi sederhananya : Hanya siswa yang bisa “menghasilkan uang” secara mandiri dalam kurun waktu tertentu yang bisa lulus dari sebuah SMK.

    Terimakasih Pak.. salam hormat selalu buat Bapak

  4. Penelusuran alumni ya.. hehehe

    Disekolah kami juga kesulitan dalam melakukan penelusuran tamatan ini pak Gatot. Yang sudah-sudah data invalid bahkan ngawur cenderugn digunakan dalam mengisi form isian dari depdiknas. Strategi yang paling efektif (namun kontroversial ) yaitu saat k ami menahan dana simpanan siswa sebesar 50ribu. Dimana dana itu bisa diambil manakala lulusan datang ke sekolah dengan membawa surat keterangan bekerja atau kuliah. Selanjutnya jika dalam 3 bulan tidak bekerja/kuliah maka bisa diambil.

    Hasilnya cukup efektif, lebih dari 60 % berhasil terdata sebelum programnya ditutup karena kontroversi internal 😦

    Sampai sekarang ya masih sulit memang mendata lulusan sebelum single identification database diberlakukan di indonesia.

    Yang masih diusahakan, pendataan via web/web based form–itupun motivasi lulusan untuk mengisi/buka sangat kurang. Atau bisa pakai model notifikasi kartu kredit: Dikirim via pos di alamat rumah dan dapat dikirim balik tanpa perangko/registrasi ke kantor pos.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: